Wakil Ketua Komisi XI DPR
RI, Harry Azhar Aziz menolak usulan agar Direktorat Jenderal Pajak
diberi kewenangan membuka data rekening semua nasabah perbankan. Sebab
hal ini bisa mengancam bisnis industri perbankan.
"Sekarang kalau kamu punya rekening bisa dibuka setiap saat oleh pihak, tentu kamu merasa tidak aman kan," kata Harry pada KONTAN, Kamis, (13/3/2014). Politisi Golkar tersebut tak menutup kemungkinan hal ini akan memicu para nasabah besar memindahkan dananya ke bank-bank luar negeri yang lebih terjamin kerahasiaannya.
Oleh sebab itu, Harry mengusulkan agar jika Ditjen Pajak diberi kewenangan, tetap tidak bisa secara otomatis membuka data rekening nasabah. "Kecuali ada indikasi pengemplangan pajak oleh si nasabah," ujar Harry.
Prosedurnya pun harus ketat, yaitu penyidik pajak yang bersangkutan harus merahasiakan data simpanan nasabah yang terlanjur dibuka rekeningnya, namun ternyata terbukti tidak bersalah. Jangka waktunya selama 10 tahun.
"Apabila dia melanggar, si penyidik bisa dipenjara 15 tahun. Itu sudah ada dalam draf RUU Perbankan yang sedang berproses di DPR," pungkas Harry.
Sebagaimana diketahui, Dirjen Pajak Fuad Rahmany mendesak agar diberi kewenangan membuka data rekening nasabah perbankan. Hal ini perlu dilakukan agar bisa mengetahui potensi pajak setiap warga masyarakat. "Kalau negara lain bisa, mengapa Indonesia tidak," kata Fuad di Jakarta, Selasa, (11/3). (Adhitya Himawan)
"Sekarang kalau kamu punya rekening bisa dibuka setiap saat oleh pihak, tentu kamu merasa tidak aman kan," kata Harry pada KONTAN, Kamis, (13/3/2014). Politisi Golkar tersebut tak menutup kemungkinan hal ini akan memicu para nasabah besar memindahkan dananya ke bank-bank luar negeri yang lebih terjamin kerahasiaannya.
Oleh sebab itu, Harry mengusulkan agar jika Ditjen Pajak diberi kewenangan, tetap tidak bisa secara otomatis membuka data rekening nasabah. "Kecuali ada indikasi pengemplangan pajak oleh si nasabah," ujar Harry.
Prosedurnya pun harus ketat, yaitu penyidik pajak yang bersangkutan harus merahasiakan data simpanan nasabah yang terlanjur dibuka rekeningnya, namun ternyata terbukti tidak bersalah. Jangka waktunya selama 10 tahun.
"Apabila dia melanggar, si penyidik bisa dipenjara 15 tahun. Itu sudah ada dalam draf RUU Perbankan yang sedang berproses di DPR," pungkas Harry.
Sebagaimana diketahui, Dirjen Pajak Fuad Rahmany mendesak agar diberi kewenangan membuka data rekening nasabah perbankan. Hal ini perlu dilakukan agar bisa mengetahui potensi pajak setiap warga masyarakat. "Kalau negara lain bisa, mengapa Indonesia tidak," kata Fuad di Jakarta, Selasa, (11/3). (Adhitya Himawan)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar